Lumajang, Sulhii Online.
Gerakan moderasi beragama terus digencarkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) RI semenjak dipimpin Gus Yaqut Cholil Qoumas. Disaat nilai kebangsaan dan kebhinekaan mulai terkikis dengan gencarnya isu-isu hoax melalui media sosial, gerakan ini dianggap perlu dikuatkan kembali sebagai tameng bangsa demi membentengi kebhinekaan dan tradisi kerukunan yang telah mengakar kuat dan menjadi identitas Indonesia yang mungkin jarang ditemui di negara lain.
Lumajang, kota kecil di timur Malang yang berbatasan dengan Samudera Hindia di selatan, dikenal dengan daerah multi etnis dan multi agama. Disana terdapat Pure yang dituakan oleh umat Hindu Bali, yaitu Pure Mandara Giri Semeru Agung di Kecamatan Senduro.
Keharmonisan umat beragama di Lumajang sudah mengakar kuat di Lumajang, tak jarang umat Islam ikut membantu pengamanan acara-acara umat Hindu, juga sebaliknya para pecalang dengan rela juga ikut mengamankan jalannya acara-acara umat Islam disana.
Tentu, demi menjaga tradisi keberagaman dan kerukunan yang sudah terjalin tersebut, Kantor Kemenag Lumajang yang dipimpin H. Muhammad Muslim merespon cepat hal ini dengan melakukan langkah-langkah strategis dan kerjasama di berbagai lini.
Memimpin Kemenag Lumajang sejak 2020 lalu, Muslim betul-betul serius melakukan gerakan nyata moderasi beragama di Lumajang. Bersama Bupati Lumajang H Thoriqul Haq, teman kuliahnya dulu di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, keduanya menjalin kolaborasi begitu apik untuk terus bergerak dan bercita-cita menjadikan Lumajang sebagai Kabupaten Moderasi Beragama pertama di Jawa Timur.
Bupati Lumajang pernah mengatakan saat persemian Gedung Madrasah Terpadu di Hunian Bumi Semeru Damai Desa Sumbermujur Candipuro pada Rabu (22/02/2023) lalu, keseriusan Kemenag Lumajang untuk mewujudkan hal itu dibuktikan oleh Muslim.
Ia menceritakan, baru dilantik menjadi Kemenag saja, Muslim menghubungi dirinya menyampaikan ingin megundang para Camat se-Kabupaten Lumajang untuk mensosialisasikan gerakan tersebut.
“Lah ini aneh, ada ada kepala Kemenag, mengundang para Camat untuk rapat, saya juga termasuk peserta undangannya, dulu memang Pak Muslim ini pernah bilang, kalau dia tidak mau kalah dengan saya, tidak mau jadi kepala Kemenag biasa-biasa saja,” ungkap Cak Thoriq sambil tertawa.
Sebagai wujud keseriusan, akhirnya dibentuk Majelis Kehormatan yang ketuanya adalah Bupati Lumajang sendiri dan Sekretarisnya ada Kepala Kemenag Lumajang, dan ini merupakan satu-satunya majelis kehormatan yang dibentuk di Jawa Timur, bahkan di Indonesia.
Bahkan majelis ini bersama tokoh lintas agama di Lumajang berhasil menyelesaikan permasalah konflik penolakan rumah ibadah umat kristiani yang jika dibiarkan bukan tidak mungkin konflik tersebut akan semakin membesar.
Ceritanya berawal, saat umat kristiani berencana membangun gereja di tengah-tengah pemukiman muslim di kecamatan Tempeh, otomatis masyarakat sekitar menolak pembangunan gereja tersebut. Maka, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang bersama Kemenag melalui majelis kehormatan mengundang beberapa tokoh setempat dan tokoh agama di Lumajang untuk dapat mengurai benang kusut yang terjadi.
Singkatnya, usai pertemuan tersebut, pemerintah bakal membangunkan gereja tersebut di lahan bekas pabrik. Namun, di lokasi bekas pabrik tersebut terdapat mushala yang terbengkalai yang sudah tidak digunakan, yang jika musala ini digusur kemudian dibangun gereja juga bakal mendatangkan masalah baru.
Maka diputuskan di lokasi tersebut bakal dibangun gereja dan masjid yang diistilahkan masjid ghoiru jami’ (masjid yang tidak digunakan shalat Jum’at). Keputusan tersebut tentu inisiatif yang dinilai brilian dan semua bisa menerima dengan keputusan yang dibuat bersama ini.
Ujian gerakan moderasi beragama di Lumajang tidak sampai disitu. Saat bencana erupsi Semeru pada 2020 lalu semua mata tertuju ke Lumajang, bantuan demi bantuan terus mengalir, relawan dari berbagai wilayah di Indonesia berbondong-bondong datang memberikan bantuannya baik berupa barang atau tenaga ke warga terdampak.
Namun, ada peristiwa yang menciderai kebhinekaan yang sudah mengakar kuat di Lumajang. Ada seorang pemuda relawan, yang memvideokan dirinya menendang sesajen milik umat Hindu Lumajang sembari dirinya mengatakan jika hal itu adalah penyebab bencana terjadi.
Begitu video tersebar luas dan menjadi berita pertelevisian Indonesia, pemerintah segera mengambil tindakan, dan akhirnya pemuda ini berhasil diamankan pihak berwajib.
Majelis kehormatan mengadakan pertemuan membahas hal ini dan berkeputusan penendang sesajen tetap diberikan tindakan hukum tetapi tetap dimaafkan agar tidak semakin banyak olahan dan gorengan informasi dan selesai secara umat beragama.
Bahkan demi menjaga kebersamaan dan demi memberi pencerahan kepada pelaku, pemerintah melalui majelis kehormatan moderasi beragama merekomendasikan agar hukuman diringankan tanpa adanya intervensi kepada penegak hukum, sehingga perjalanan moderasi beragama bisa berjalan harmonis di Lumajang.
“Moderasi agama tidak menunggu ada atau tidak adanya sebuah kasus, tetapi kabupaten moderasi itu bagaimana bisa menyelesaikan kasus dengan baik sehingga terbentuk keharmonisan,” ungkap Cak Thoriq.
Kaderisasi, Deklarasi Hingga Launching Buku Moderasi Beragama
Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Lumajang, saat ini Kemenag Lumajang telah melakukan berbagai pembinanaan, mendeklarasikan desa keurukunan beragama di 21 kecamatan di Lumajang yang dihadiri oleh sejumlah tokoh lintas agama, ormas serta LSM di kecamatan.
Muslim menilai ini baru satu-satunya di Indonesia. Beberapa kampung moderasi garapan penyuluh agama Islam juga telah dibentuk, diantara ada kampung Bima Merdeka (Bimbingan Masyarakat Moderasi Beragama Anti Radikalisme) KUA kecamatan Pronojiwo, program Gempita (Gerakan Masyarakat Pintar dan Toleransi Beragama) KUA Candipuro, Kampung Guru (Guyub Rukun) KUA Senduro, program Jempol (Jaringan Edukasi Moderasi Beragama & Pendidikan Orang Lintas Usia) KUA Yosowialngun, dan sisanya adalah bidang lainnya seperti pengentasan buta aksara huruf Al-Qur’an, keluarga sakinah dan lain sebagainya.
“Rumah moderasi beragama juga sudah berdiri di semua kecamatan yang kadernya dari lintas agama. Kita memiliki program Gerakan Siswa Moderat (GSM), masing-masing madrasahpunya 10 penggerak di Mts dan MA, dan juga sudah ada pojok modersai,” jelas Muslim.
Gerakan-gerakan ini menurut Muslim mendahului gerakan moderasi beragama di kabupaten lainnya, sehingga informasi gencarnya gerakan moderasi beragama yang menyisir hingga ke madrasah-madrasah diketuhi Menteri Agama, Gus Yaqut Cholil Qoumas.
Muslim menceritakan, dirinya ditelfon sendiri oleh Gus Yaqut dan mengapresiasi apa yang ia lakukan serta mendapat ucapan selamat pertama kalinya dari Gus Yaqut atas upaya-upaya yang telah dilakukan.
Dirinya bersama Seksi Pendidikam Agama Islam (PAIS) juga sudah berkumpul untuk mengkonsep bagaimana materi moderasi beragama ini bisa dimasukkan kurikulum merdeka di SMP dan SMA. Tak hanya itu, selain kader penggerak di setiap Kabupaten, Kemenag Lumajang juga telah mengukuhkan Forum Perempuan Kerukunan Umat Beragama (FPKUB) dan Generasi Pemuda Lintas Agama (Gemauatama) yang beranggotakan pemuda dari seluruh agama.
Ditambah lagi, Kemenag Lumajang juga telah membuat Mars dan Hymne Moderasi beragama. Bahkan, saat Hari Amal Bhakti (HAB) ke-77 kemarin, telah diadakan lomba menyanyi mars moderasi yang diikuti siswa-siswi madrasah MTs dan MA se-Lumajang dan Satuan Kerja (Satker) Kemenag Lumajang.
Jalan sehat kerukunan umat beragama juga telah digelar yang diikuti umat dari berbagai agama demi menambah keharmonisan dan kerukunan.
Saat peresmian madrasah terpadu di Huntap pada Rabu 22 Februari 2023 dulu, Kemenag juga melaunching buku Moderasi Beragama yang bertajuk dari Lumajang untuk Indonesia serta kaliedoskop moderasi beragama. Semua itu sebagai komitmen bersama dan kesiapan Lumajang untuk menjadi Kabupaten Moderasi Beragama di Indonesia.
Puncaknya, pada Rabu (26/07/2023) kemarin, Lumajang didapuk sebagai perwakilan Indonesia bagian barat atau WIB untuk live report dalam launcing 1000 kampung moderasi beragama serentak dari seluruh Indonesia yang diadakan Kemenag RI, karena Lumajang dinilai sebagai daerah yang layak menjadi daerah percontohan daerah lain dalam gerakan moderasi beragama.